Dompu – Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu, kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dalam pengelolaan keuangan daerah.
Dalam Acara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021 yang digelar Selasa (10/05/22) di Aula BPK Perwakilan Provinsi NTB, Kabupaten Dompu diterima langsung Bupati Dompu, Kader Jaelani yang didampingi oleh Ketua DPRD, Andi Bachtiar, A.Md.Par.
Selain Kabupaten Dompu ditempat yang sama ikut menerima Opini WTP Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat, Kota Bima dan Kota Mataram diterima oleh Bupati/Wali Kota didampingi Ketua DPRD masing-masing.
Dalam kesempatan yang berlangsung juga hadir Inspektur dan Kepala BPKAD Kab/Kota penerima Opini WTP beserta jajaran masing dan Kepala BPK Perwakilan Provinsi NTB bersama jajarannya.
Dalam amanatnya Kepala BPK Perwakilan NTB, Ade Iwan Ruswana menyampaikan apresiasi disertai ucapan terima kasih kepada seluruh Bupati Wali Kota dan Ketua DPRD masing-masing yang telah bekerjasama dengan baik dalam mendukung pelaksanaan tugas pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Tim BPK.
“Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD penerima Opini WTP yang berlangsung siang hari ini,” ucapnya.
Ade Iwan Ruswana mengatakan, dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan LKPD Tahun 2021, BPK melaksanakan prosedur pemeriksaan diantaranya melalui wawancara, konfirmasi, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik atau yang biasa disebut cek fisik serta prosedur alternative lainnya.
Pemeriksaan atas LKPD merupakan bagian dari tugas BPK dan sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan maka sesuai amanat pasal 17 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004, BPK seanjutnya menyerahkan LHP atas LKPD tersebut kepada lembaga perwakilan dan pimpinan entitas sesuai dengan tingkat kewenangannya.
“Mengacu pada visi BPK ‘Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara’ maka melalui rekomendasi hasil pemeriksaan BPK ini, Pemerintah Kabupaten Kota diharapkan akan membuat dan melaksanakan perbaikan kebijakan yang tepat sasaran,” jelasnya.
Lebih jauh Ade Iwan Surawan menyampaikan, LHP akan lebih bermanfaat apabila diikuti dengan tindaklanjut sebagaimana direkomendasikan BPK. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 ayat (3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
“Pemerintah Daerah wajib menindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi yang diberikan selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima”. sebutnya.
“Kami berharap pimpinan dan angggota DPRD dapat ikut memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang terdapat dalam LHP ini sesuai kewenangannya,” sambungnya.
Sementara itu, Bupati Dompu, Kader Jaelani mengatakan, Opini WTP telah diraih sebanyak 8 kali oleh Kabupaten Dompu. Kader Jaelani pun menyampaikan apresiasi atas kinerja jajarannya disertai ucapan terima kasih telah menghantarkan Dompu meraih Opini WTP yang kedelapan kali.
“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Dompu, selain bersyukur kepada Allah SWT, saya juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh jajaran Pementah Daerah Kabupaten Dompu, yang telah mampu bekerja sesuai ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku dalam hal penatakelolaan keuangan negara maupun daerah, sehingga BPK memberikan Opini WTP”, ucapnya.
Dikatakannya, atas kemajuan yang diraih dalam tata kelola keuangan, hendaknya dapat dipertahankan dengan baik dimasa yang akan datang dengan terus bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perudang-undangan yang berlaku.
“Mari kerahkan seluruh potensi yang kita miliki untuk didayagunakan bagi kemajuan dan perubahan Bumi Nggahi Rawi Pahu tercinta ke arah yang jauh lebih baik lagi yang diawali dengan menatakelola keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, ajaknya.
Pada kesempatan yang sama Ketua DPRD, Andi Bachtiar, menyampaikan harapannya agar apa yang menjadi saran, masukan dan rekomendasi dari BPK untuk ditindaklanjuti dapat menjadi perhatian seksama dari semua pihak kemudian dengan segera dapat ditindaklanjuti berdasakan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
“Hendaknya apa yang menjadi rekomenddasi BPK dalam LHP atas LKPD Tahun 2021 dengan segera dapat ditindaklanjuti,” harapnya. (Adv)
