Mataram, – Pencapaian Monitoring Center for Prevention (MCP) Provinsi NTB berada di atas rata-rata nasional, yakni sebesar 76% selama tiga tahun terakhir.
Komisi Pemperantasan Korupsi (KPK) menilai bahwa pencapaiab di atas rata-rata nasional sebesar 68% ini, merupakan cerminan komitmen pemimpin dan pejabat daerah dalam mencegah korupsi. Dan NTB telah menunjukkan komitmen kuatnya dalam mewujudkan pemerintahan bebas korupsi yang bersih dan melayani sesuai visi misi NTB Gemilang.
Hal tersebut disampaikan Kepala Satuan Tugas V.1 KPK, Sugeng Basuki, dalam acara koordinasi awal Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Wilayah NTB tahun 2021.
Kegiatan yang digelar secara virtual pada Selasa (2/2/2021) juga dihadiri oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK BudiI Waluya, Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim, S.H., MSi., PIC NTB Yuli Kamalia, serta sekertaris daerah, Inspektur daerah , dan Admin MPC se-NTB.
“Pemprov NTB menunjukan komitmen pemimpin, ASN, dan pejabat dalam rangka pencegahan korupsi seperti motonya NTB bersih dan melayani,” jelas Sugeng Basuki.
Tak heran, kata Sugeng, NTB diharapkan untuk masuk menjadi 3 besar terbaik dalam capaian MCP di tahun 2021 ini meski pandemi covid-19 tengah melanda.
Penilaian MCP tahun 2021 sendiri sudah masuk tahap evaluasi. MCP memiliki 38 Indikator dengan 103 Sub Indikator dengan penilaian, Perencanaan dan Penganggaran (15%), PBJ (15%), Perizinan (15%), APIP (15%), Manajemen ASN (15%), Manajemen Aset (10%), OPD (10%), dan Tatakelola Dana Desa (5%).
Sementara itu, Inspektur Inspektorat Provinsi NTB, Ibnu Salim, S.H., MSi., menegaskan bahwa sudah menjadi komitmen Pemprov NTB yang sungguh-sungguh untuk menerapkan pemerintahan yang berintegritas, bersih, dan melayani. Dari waktu ke waktu, Pemprov terus berusaha memperbaiki pelayanan dan sistem birokrasinya agar menjadi lebih baik.
“Dari sisi komitmen Alhamdulillah seluruhnya komit. Kami ingin menjadi lebih baik dari hari ke hari demi terwujudnya pemerintahan yang berintegritas, bersih, melayani,” ujar Ibnu.
Sementara Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK Budi Waluya, sangat berharap komitmen yang tinggi dari pemimpin daerah dan jajarannya dalam memberantas korupsi. Karena menurutnya, kunci keberhasilan pencegahan korupsi di pemerintah daerah yang utama adalah komitmen dari pemimpin dan jajarannya, kemudian profesionalisme SDM dari ASN, integritas sistem, pengawasan konstruktif, reward dan punishment, serta partisipasi aktif publik dan stakeholders.
“Kami mengharapkan komitmen tinggi . pemimpin daerah dan jajaran. Program yang signifikan ini untuk memingkatkan sistem dan pelayan publik demi menuju kesejahteraan NTB sendiri,” tandasnya (rls/novi)
534
