Mataram, – Presiden Jokowi sudah mengingatkan agar memprioritaskan penyelamatan kesehatan dan nyawa masyarakat di masa PPKM darurat. Dan disisi lain, Presiden juga mengingatkan supaya tetap menjaga ekonomi masyarakat agar tetap berjalan.
Menjaga keseimbangan dua sektor tersebut tidak mudah. Dan harapan untuk mewujutkan hal itu, dibutuhkan sinergi semua pemerintah kabupaten kota.
“Jangan sampai roda perekonomian warga mati selama masa PPKM. Terutama ekonomi masyarakat kecil agar tidak terganggu. Mudah-mudahan prokes Covid-19 dapat ditingkatkan lagi,” ujar Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Covid-19 di gedung Graha Bhakti Praja kantor gubernur, Kamis (22/07/2021).
Dalam Rakor tersebut, turut didampingi oleh Wakil Gubernur, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Kapolda NTB, Irjen Pol Muhammad Iqbal, Danrem 162/WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani dan seluruh Bupati, Walikota se-NTB serta seluruh Forkompinda lingkup Pemerintah Provinsi NTB.
Gubernur mengatakan, bahwa salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemprov selama PPKM darurat adalah memberikan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP), bukan hanya berupa uang tunai, tetapi juga akan diberikan tunjangan beras yang diambil dari para petani lokal masyarakat NTB. Dengan harapan harga yang tak diserap oleh Bulog dapat diserap oleh pedagang-pedagang kecil dan disalurkan kepada seluruh ASN lingkup Provinsi NTB.
“Semoga dengan langkah ini, kita dapat menyelamatkan ekonomi masyarakat terutama para petani lokal. Tunjangan beras bagi ASN direncanakan akan mulai 01 Agustus 2021 mendatang,” ujar Gubernur.
Gubernur yang akrab disapa Dr. Zul ini, mengajak kepada seluruh Bupati dan Walikota di NTB untuk menyerap gabah petani melalui pemberdayaan UMKM lokal.
“Sehingga pemberdayaan UMKM lokal di NTB dapat kita pertahankan meski kita sedang berjuang melawan wabah Covid-19,” katanya. (pr)
722
