Bima, – Rapat koordinasi (Rakor) Pemberantasan Korupsi Terintegrasi antara Pemerintah Kabupaten Bima dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI digelar di Aula Sidang Utama kantor Bupati, Selasa (20/4/2021).
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Wakil Bupati Drs. H Dahlan HM Noer, Sekretaris Daerah Drs. H Taufik HAK, MSi, dan seluruh Pimpinan OPD lingkup Pemkab Bima.
Bupati Bima, Hj. Indah Dhamayanti Putri SE., menyampaikan delapan program capaian intervensi pencegahan dari tahun ke tahun trennya mengalami peningkatan. Tahun 2018 meningkat sebesar 66 persen, tahun 2019 meningkat 67 persen dan pada tahun 2020 meningkat ke 77 persen.
Tren yang terus mengalami peningkatan ini kata Bupati, berkat dukungan seluruh stakeholder terkait. Terutama dukungan pembinaan dan arahan dari tim monitoring KPK RI.
Kedepan, Pemerintah Kabupaten Bima akan terus dan tetap berkomitmen, memaksimalkan capaian realisasi sesuai harapan tim KPK.
“Dalam menghadapi berbagai permasalahan, Pemkab Bima tetap meminta arahan dari Tim KPK RI beserta jajarannya,” ujar Bupati yang akrab disapa Umi Dinda ini.
Umi Dinda menyampaikan terima kasih kepada KPK yang telah mendukung Pemkab Bima. Kata dia, selama tiga tahun terakhir, Tim KPK sudah membantu memfasilitasi terkait permasalahan, pelimpahan serta penyerahan aset, antara Pemerintah Kabupaten dan Kota Bima.
Pemberantasan korupsi melalui delapan program tetap dilakukan dan menjadi komitmen Pemkab Bima. Tentunya, setiap masalah yang dihadapi, wajib diselesaikan bersama. Dan permasalahan yang dihadapi adalah bagian dari beban dan tanggung jawab selaku pemerintah.
“Kita manfaatkan kehadiran KPK RI beserta tim, meminta petunjuk ketika menghadapi berbagai kendala untuk menyelesaikan beberapa hambatan dan rintangan. Kita harap Tim KPK RI dapat memberikan arahan, masukan agar pencegahan korupsi di Kabupaten Bima bisa diminimalisir,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Tim KPK RI Wilayah V, Ismail Hindersah, berterima kasih dapat bertemu langsung dengan jajaran Pemkab Bima.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mempunyai tugas yaitu Pencegahan, Monitor, Koordinasi, Supervisi, dan penindakan serta eksekusi dalam pemberantasan korupsi. Hal itu sesuai dengan pasal 6 Undang- Undang No 19 tahun 2019.
Dijelaskan Ismail, titik rawan korupsi dilingkup pemerintah adalah pada Perencanaan APBD, penganggaran ABPD, pelaksanaan APBD. Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)/mark up, Penurunan Spek/Kualitas, Pemotongan oleh Bendahara, Perizinan, Pembahasan dan pengesahan regulasi. Pengelolaan pendapatan daerah, rekruitmen, promosi, rotasi kepegawaian, pelayanan publik dan penegakan hukum.
Ismail berharap, Pemerintah Kabupaten Bima dapat memberikan contoh terbaik dalam menjalankan program-program, serta dapat bekerja serius dengan sebaik-baiknya.
“Kita berharap di Kabupaten Bima nihil Korupsi,” pungkasnya. (sr)
657
