Mataram,- Pemprov NTB kembali menggelar mutasi, pada Kamis 13 Agustus. Ini merupakan mutasi yang kesekian kalinya selama pandemi Covid-19.
Pada mutasi terbaru, ada empat pejabat eselon II dan enam eselon III bergeser posisi.
Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 menilai, bahwa mutasi berulang kali yang dilakukan selama pandemi itu justru mengundang pertanyaan publik.
“Situasi saat ini itu sedang prihatin. Lagi susah, urgensi mutasi terus menerus itu apa?,” tanya Direktur M16 Bambang Mei Finarwanto, SH., Jumat (13/8/2021).
Dikatakannya, berdasarkan informasi dan serapan lapangan, justru disaat pandemi organisasi perangkat daerah (OPD) sedang sibuk mengencangkan ikat pinggang program.
Pasalnya, sejumlah kegiatan harus dikurangi bahkan dipangkas karena refocusing anggaran. Jadi, siapapun kepala dinasnya tetap akan mengalami kesulitan disaat pandemi.
“Memang diputer-puter, terus kemudian program di OPD jalan? Tidak juga, kondisinya memang anggaran terbatas. Bukan hanya pemprov, kabupaten/kota pun sama,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa Didu ini menilai, era kepemimpinan Zul-Rohmi telah berada di tahun ketiga. Ketimbang menyajikan program yang membumi, justru paket Zul-Rohmi lebih condong terlihat hobi bongkar pasang pimpinan OPD.
“Dinas ibarat gerbong kereta, kepala adalah masinis. Manakala masinis sering diminta turun atau pindah kereta, lalu dibawa kemana kereta bernama Zul-Rohmi ini?. Lama-lama kereta ini salah jalur dan tersesat tanpa tujuan,” imbuhnya.
Mantan ED Walhi NTB ini mengatakan, bahwa mutasi semestinya menjadi arena bagi badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat) mengatur dan menentukan leader sesuai dengan kemampuan.
Berikutnya memberi ruang bagi kepala dinas tersebut bekerja dalam tempo tertentu. Kinerjanya kemudian diukur, baru ketika tidak tercapai dinilai.
“Ujungnya bila program tak tercapai, baru mutasi. Jangan mutasi ini sekadar jadi ajang membagi jabatan,” tegas Didu.
Fokus Program Covid Bukan Hanya Bagi Bantuan
Didu mengatakan, kondisi masyarakat di masa pandemi nyaris memasuki dua tahun. Ada istilah saat ini memasuki era baru. Segala macam aspek mengalami penyesuaian.
Ia menilai, tidak cukup dinas hanya berkutat soal bagi-bagi bantuan semata. Perlu ada langkah lebih progresif.
“Ya, kasih ikan saja tak cukup. Berikan kailnya, supaya masyarakat memancing sendiri,” katanya.
Menurut Didu, OPD harusnya berimprovisasi program-program disaat pandemi. Seperti dinas lingkar hijau, Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan, maupun Dinas Perikanan bersinergi memberdayakan masyarakat.
Sektor yang terbukti ampuh menahan gelombang pandemi adalah pertanian, perkebunan, dan perikanan. Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) koreksi terdalam dialami sektor jasa dan perdagangan.
“Ini waktu yang tepat menggaungkan produk alam. Kembali kepada alam. Mengelola alam bukan hanya orang desa, orang kota juga bisa,” imbuhnya.
Hal lain, kata Didu, peran kinerja dari Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM memiliki momentum mengatur ulang program dan kinerja. Kedua dinas ini mulai mengajarkan cara mengolah produk, mengemas produk, hingga teknik promosi digital yang menarik. Disaat pandemi, terbukti usaha-usaha berbasis digital mengalami pertumbuhan.
“Elaborasi, dinas-dinas ini datangkan saja pakar kemasan. Hadirkan digital marketer kenamaan, ajari pelaku usaha kita,” tandasnya.
Improvisasi program di tengah pandemi ini pun berlaku di dinas-dinas yang lain. Dengan keterbatasan anggaran saat ini, perlu ada penyesuaian program. Menurutnya, kurang begitu urgen menggonta-ganti kepala dinas, namun yang urgen adalah inovasi programnya.
“Sekarang ini kesempatan memunculkan kreativitas. Pemprov NTB harus jeli melihat segala potensi dan peluang disaat New Era,” tukasnya.(ac)
529
