MATARAM – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nusa Tenggara Barat mengajak Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan insan pers untuk bersama-sama memperkuat literasi dan pendidikan politik kepada masyarakat.
Ketua Bawaslu NTB, Itratif mengatakan meski saat ini belum ada tahapan pemilu maupun pilkada, namun literasi dan pendidikan politik tetap terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran politik kepada masyarakat.
“Media massa memiliki peran krusial dalam menentukan arah demokrasi, khususnya dalam memberikan kesadaran dan literasi politik kepada masyarakat,” ujarnya saat bersilaturahmi dengan jajaran pengurus PWI NTB di Kantor PWI NTB di Mataram, Senin.
Ia menegaskan pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, integritas, serta tanggung jawab sebagai warga negara.
“Demokrasi yang kuat lahir dari masyarakat yang cerdas, kritis, dan memiliki kepedulian terhadap proses demokrasi,” tegas Itratip.
Ia mengatakan saat ini Bawaslu NTB tengah berupaya meningkatkan kesadaran demokrasi di kalangan generasi muda, melalui kegiatan edukasi pengawasan partisipatif khususnya di kalangan pelajar.
“Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Bawaslu dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi sejak dini kepada pelajar sebagai generasi penerus bangsa. Melalui pendekatan edukatif dan interaktif, para siswa diajak memahami pentingnya pendidikan, literasi demokrasi, serta peran aktif masyarakat dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia,” ujarnya didampingi jajaran komisioner dan sekretariat Bawaslu NTB.
Menurutnya, generasi muda memiliki posisi strategis dalam menentukan masa depan demokrasi bangsa. Oleh karena itu, peningkatan literasi demokrasi harus terus dilakukan secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara lembaga pendidikan dan penyelenggara pemilu, termasuk juga dengan organisasi pers maupun media massa.
“Kami mengapresiasi peran organisasi pers (PWI) termasuk organisasi pers lainnya dan media massa dalam membantu kerja-kerja Bawaslu dalam melakukan pengawasan dan memberikan pemahaman politik kepada masyarakat,” katanya.
Sementara Ketua PWI NTB, Ahmad Ikliluddin menyampaikan apresiasi atas ajakan Bawaslu NTB dalam memperkuat pemahaman dan literasi politik terhadap masyarakat. Bahkan, PWI siap membantu Bawaslu dalam membentuk masyarakat yang lebih sadar politik dan mampu menyaring informasi di tengah arus berita yang masif.
“Ini bertujuan memperkuat pemahaman publik terhadap isu politik, etika pers, serta meminimalisir dampak berita bohong,” ujarnya.
Selain ke publik, PWI sendiri kata Ikliluddin, juga fokus pada peningkatan kompetensi wartawan agar dapat menghasilkan berita yang tidak hanya informatif tetapi juga edukatif (literasi) bagi masyarakat di tengah banjirnya arus informasi khususnya flatform media sosial.
Bahkan, sebagai organisasi pers, PWI siap ikut andil dalam bekerjasama bidang peran partisipasi, sosialisasi, edukasi dan literasi yang bertujuan dalam mencerdaskan masyarakat pemilih.
“Pers memiliki peran strategis dalam menginformasikan masyarakat melalui karya jurnalistik yang memberi harapan dan optimisme, baik kepada pemerintah maupun masyarakat. Termasuk, dalam membangun iklim demokrasi yang sehat di NTB,” tegas Ikliluddin. (*)
