Mataram, – Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menjabarkan kebijakan stimulus ekonomi melalui peran UMKM di NTB selama pandemi Covid-19.
Stimulus ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi NTB adalah dengan memanfaatkan produk-produk lokal buatan UMKM masyarakat yang dikemas dalam bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang. Pemerintah tidak menyalurkan bantuan dalam bentuk uang tunai tapi bantuan diberikan dalam bentuk produk sembako hasil UMKM masyarakat itu sendiri.
“Peningkatan ekonomi yang kita lakukan di NTB adalah bagaimana memberdayakan apa yang bisa kita hasilkan melalui penguatan UMKM kita sendiri,” ungkap Wakil Gubernur NTB pada pertemuan Bank Indonesia bersama 9 rombongan Komisi XI DPR RI terkait pengembangan UMKM di Provinsi NTB di Hotel Sima Kuta Mandalika Lombok Tengah, Jumat (28/05/2021).
Menurut Wakil Gubernur yang akrab disapa Ummi Rohmi, di masa pandemi Covid-19 saat ini memaksa semua orang untuk tetap hidup aman dan produktif. Dari sisi kesehatan, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penyebarannya dengan tetap menerapkan prokes kesehatan.
“Alhamdulillah, untuk NTB masih dalam kategori aman. Karena ketersediaan tempat tidur sangat memadai dibawah 50 persen. Begitupun presentase kesembuhan di NTB berada di atas angka 92 persen nasional,” jelas Ummi Rohmi.
Upaya mengendalikan kesehatan dan ekonomi di tengah pandemi memang tidak mudah. Pemberdayaan UMKM di tengah pandemi menjadi salah satu program unggulan pemerintah. Sehingga banyak hal dilakukan untuk mendorong penguatan UMKM dan Bank Indonesia wilayah NTB juga selalu mendukung untuk pemberdayaan UMKM di NTB.
“Diantaranya kami berjuang untuk membentuk 1000 wirausaha baru. Selain itu, Program NTB Mall dan Galeri Kampung UMKM yang dikembangkan oleh pemprov untuk membuka wadah dan akses secara luas memasarkan produk-produk lokal UMKM kita,” tuturnya.
Ketua Rombongan Komisi XI DPR RI, Dr. H. M. Amir Uskara mengatakan, salah satu sektor yang terdampak pandemi Covid-19 adalah sektor UMKM masyarakat. Sehingga tugas dan tanggung jawab pihaknya bagaimana mendorong dan meningkatkan ketahanan UMKM di NTB. Tentu ini harus didukung dan di support oleh Bank Indonesia.
Menurutnya, pemerintah memberikan prioritas kepada pemulihan UMKM masyarakat selama pandemi Covid-19. Sebab, UMKM memiliki peran yang strategis bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Bahkan UMKM mampu berkontribusi sekitar 61,1 persen bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan menyerap sebesar 97 persen dari total angkatan kerja yang sebanyak 116,9 juta angkatan kerja di Indonesia. Untuk itu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (Pen) tahun 2021 sebesar Rp 699,43 triliun.
“Khusus dukungan terhadap pemulihan UMKM telah dialokasikan sebanyak Rp 184,83 triliun. Tentu ini memberikan semangat kepada UMKM untuk terus berpacu membangun ekonomi yang lebih baik ke depannya,” jelas anggota DPR RI dari fraksi partai PPP tersebut. (*)
864
