Mataram, – Pasca Idul Fitri dan libur Lebaran, Wakil Gubernur DR Hj Sitti Rohmi Djalillah mengatakan bahwa penanganan dan pengendalian pandemi Covid 19 di NTB berjalan dengan baik.
“Kondisi di NTB saat ini masih aman terkendali. Dari data angka kasus dua belas hari sebelum dan sesudah Lebaran, naiknya hanya 6,4 persen”, ujar Ummi Rohmi dalam acara Indonesia Bicara di TVRI, Kamis (27/05).
Dijelaskannya, sebelum Lebaran, angka pasien terpapar Covid 19 sejumlah 453 kasus dan setelah Lebaran naik 482 kasus selama kurun waktu 14 Mei sampai 21 Mei di sepuluh kabupaten/ kota. Kata Wagub, penanganan yang terkendali didasarkan pada persentase kesembuhan dan bed occupancy rate atau ketersediaan tempat tidur di rumah sakit dalam batas normal. Bahkan angka kesembuhan NTB masih diatas rata rata nasional dan ketersediaan tempat tidur dibawah lima puluh persen dari indikator normal.
Selain itu, capaian vaksinasi saat ini sudah menyasar 219.819 orang untuk vaksin dosis pertama atau 195,8 persen dan vaksinasi dosis kedua sudah sebesar 136,1 persen. Hampir dipastikan target vaksinasi bagi tenaga kesehatan, pelayanan publik, guru dan lansia tidak mengalami hambatan berarti.
“Vaksinasi dosis pertama sudah jauh melampaui seratus persen. Hanya PR nya untuk dosis kedua bagi lansia baru 50,7 persen”, jelas Wagub.
Wagub menambahkan, pemerintah provinsi juga terus merevitalisasi peran Posyandu Keluarga dari fungsi semula yang hanya melayani kesehatan ibu dan anak sebagai program unggulan. Menjadi sarana vaksinasi dan persoalan sosial lainnya seperti remaja dan buruh migran juga edukasi dan literasi untuk berbagai sektor karena daya jangkaunya sampai ke masyarakat desa dan dusun.
Wagub juga menjelaskan penggunaan alat rapid test antigen Entram buatan NTB yang telah didistribusikan penggunannya di kabupaten/ kota sebagai strategi penanganan. Selain lebih murah, Entram juga memiliki sensitifitas yang cukup baik untuk mendeteksi penyebaran virus dari pemeriksaan setiap orang.
Ahli pandemi dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono, surveillance dan contact tracing bagi Orang Tanpa Gejala dan bergejala seharusnya makin ditingkatkan. Karena sejak September 2020, pemeriksaan PCR yang terbatas dan contact tracing yang menurun secara nasional dikhawatirkan menyebabkan ledakan kasus yang tak terduga dalam masyarakat. Oleh karena itu, ia menyarankan contact tracing di kabupaten/ kota makin digencarkan selain penerapan protokol kesehatan yang terus menerus dan disiplin oleh semua orang.
“Ini agar kita tahu penyebarannya di masyarakat, karena perbandingan OTG dan yang bergejala sekarang ini satu berbanding satu setengah. Ini harus diperbaiki sehingga deteksi kasus lebih cepat”, ujar Miko.
Begitupula dengan vaksinasi dan pembatasan mobilitas yang harus dipercepat dan dibuatkan kebijakan yang tepat dalam mencegah penyebaran virus.
NTB saat rapat koordinasi penanganan Covid 19 nasional bersama Presiden Jokowi melalui vidcon bersama para kepala daerah beberapa waktu pasca Idul Fitri menyebut NTB masuk dalam lima besar zona merah daerah yang tertinggi angka kasusnya. Namun demikian, seperti ditekankan Wagub, angka kenaikan selama 24 hari menjelang dan usai Lebaran menunjukkan kenaikan yang rendah begitupula dengan penanganan mudik dan kepulangan mantan pekerja migran ke NTB dapat dikendalikan oleh Satgas Covid-19 bersama Forkopimda dan Bupati/ Walikota. (*)
567
