Bima, – Diskusi Kelompok Terarah/Focus Discussion Group (FGD) Tinjauan Pelaksanaan Dana Insentif Desa (DINDA) tahun 2018-2020 untuk Input Perbaikan Petunjuk Teknis (Juknis) DINDA tahun 2021-2022, Kabupaten Bima digelar di Aula SMIK Kota Bima, Senin (12/4/2021).
FGD tersebut dihelat atas kerjasama Program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) Bima dengan Pemerintah Kabupaten Bima dalam pencapaian target mengurangi tingkat kemiskinan dan mengatasi kesenjangan.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Kabupaten Bima H. Fahrudin S.Sos.,M.AP., dalam sambutannya mengatakan, FGD harus dilakukan karena Kabupaten Bima sedang mematangkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.
“Beberapa tahapan sudah dilalui, namun beberapa hal yang terkait dengan hal teknis yang diharapkan ada dukungan dari KOMPAK terutama berkaitan dengan perumusan indikator kunci yang direncanakan akan dilaksanakan pada akhir bulan April”. paparnya.
H. Fahrudin mengatakan, FGD memiliki makna yang sangat strategis untuk menjelaskan beberapa masukan. Karena selain mematangkan dokumen RPJMD, pada saat yang sama juga tengah mematangkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 yang akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati pada akhir Mei 2021.
Provincial Coordinator KOMPAK NTB Anja Kusuma dalam pengantarnya memaparkan, FGD review Pelaksanaan DINDA merupakan kebijakan yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Bima dan telah berjalan selama tiga tahun terakhir. Meskipun selama perjalanannya, ada hal positif dan negatif.
Hal positifnya kata dia, yakni telah mendapatkan apresiasi Kementerian Keuangan, Pemerintah Provinsi NTB dan kabupaten lain. Sehingga ada beberapa daerah yang telah melakukan replikasi. Di tingkat provinsi NTB, saat ini sedang berproses untuk melakukan modifikasi dan akan segera dikeluarkan Peraturan Gubernur.
“Tentu dalam perjalanannya akan terus diperbaiki dengan melihat perkembangan situasi dan kondisi terbaru, dimana ada perubahan regulasi dari pemerintah pusat, Provinsi maupun kabupaten. Petunjuk Teknis (Juknis) nantinya diharapkan bisa diaplikasikan dan sesuai dengan kondisi masyarakat”. Imbuhnya.
Pada kesempatan itu juga, Koordinator KOMPAK Bima Asrullah Lukman menjelaskan, bahwa FGD ini dilaksanakan secara daring bagi narasumber di tingkat Pusat dan Provinsi serta tatap muka dengan penerapan Protokol kesehatan bagi narasumber dan peserta di tingkat kabupaten.
“FGD ini diharapkan menghasilkan resume gambaran implementasi DINDA selama 3 tahun terakhir dan pemetaan aspek-aspek yang perlu diperbaiki/ditingkatkan untuk pelembagaan lebih lanjut,” ujar Asrullah.
Aspek lain yang diharapkan lanjut Asrullah, Pemerintah Daerah membuat pedoman teknis yang baru dengan mempertimbangkan berbagai rekomendasi hasil FGD.
Kegiatan FGD itu dipandu oleh Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya Bappeda kabupaten Bima Raani Wahyuni ST, MT, M.Sc., dengan menghadirkan empat orang narasumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kepala BPKAD, Kepala Bappeda dan Kabid Pemdes.
FGD tersebut diikuti oleh 20 peserta yang meliputi unsur Perwakilan Desa, Perwakilan Kecamatan dan Perwakilan OPD Kabupaten Bima. (sr)
680
