SUMBAWA BESAR, – Puluhan wartawan se-Pulau Sumbawa mengikuti Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sumbawa, Minggu (25/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Lantai III Kantor Bupati Sumbawa ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori. Hadir Anggota Forkopimda, dari PWI Pusat, H. Djoko Tetuko, Ketua PWI NTB Ahmad Ikliluddin, bersama Sekretaris Fahrul Mustofa, Ketua Dewan Kehormatan H. Abdussyukur, dan Kepala Sekretariat PWI NTB Arief Rachman, dan Kepala Diskominfotiksandi Kabupaten Sumbawa, serta perwakilan PT AMMAN.
Ketua PWI Kabupaten Sumbawa, Zainuddin Jen, SH., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa, PWI Pusat, PWI NTB, jajaran PWI se-Pulau Sumbawa, serta seluruh sponsor yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut.
Menurutnya, OKK bukan sekedar pengenalan organisasi melainkan komitmen dalam memperkuat komitmen menjadi wartawan yang profesional, berintegritas dan patuh terhadap kode etik jurnalistik.
Ia menegaskan, menjadi wartawan tidak cukup hanya memiliki kemampuan menulis dan menyusun berita. Lebih dari itu, setiap informasi yang disampaikan kepada publik harus dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami berharap seluruh peserta OKK dapat terus menjaga independensi pers meningkatkan kompetensinya dan terus menghadirkan karya jurnalistik yang bermanfaat tidak hanya untuk diri dan media tempatnya bernaung tapi juga bagi masyarakat, daerah dan bangsa ini,” tandasnya.
Sementara itu Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat, H. Djoko Tetuko, menjelaskan bahwa OKK menjadi bagian dari upaya penguatan organisasi PWI secara nasional, sekaligus memperkuat pemahaman wartawan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pascareformasi.
Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan 13 materi komprehensif yang mencakup Standar Kompetensi Wartawan (SKW) jenjang Muda, Madya, dan Utama, Kode Etik Jurnalistik (KEJ), sejarah PWI, hingga Pedoman Pemberitaan Media Siber dan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak.
Menurut Djoko, keanggotaan PWI bukan sekadar persoalan berorganisasi, melainkan juga menyangkut komitmen moral dan profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik.
“Menjadi bagian dari PWI bukan sekadar berorganisasi, melainkan komitmen moral dan profesional untuk terus menjunjung tinggi etika, memverifikasi fakta, serta mengutamakan kepentingan publik,” tegasnya.
Materi tersebut diharapkan menjadi bekal bagi wartawan untuk menghadapi tantangan dunia jurnalistik yang semakin kompleks, terutama di tengah derasnya arus informasi digital dan maraknya penyebaran informasi yang belum terverifikasi.
Sementara itu, Wakil Bupati Sumbawa, Drs. H. Mohamad Ansori, mengapresiasi pelaksanaan OKK PWI se-Pulau Sumbawa. Ia menilai peningkatan kompetensi wartawan sangat penting untuk menjaga kualitas informasi yang diterima masyarakat.
Wabup Ansori menekankan perlunya sinergi yang kuat dan berkelanjutan antara pemerintah daerah dan insan pers dalam mendukung percepatan pembangunan serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Tugas wartawan tidak hanya meliput, tetapi juga menjaga NKRI. Pemerintah dan wartawan perlu bersinergi karena masyarakat membutuhkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan di tengah derasnya arus informasi media sosial dan media siber,” ujarnya.
Ia juga menempatkan pers sebagai mitra kritis sekaligus strategis pemerintah. Kritik dan masukan yang disampaikan media, menurutnya, memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan agar pelaksanaan pembangunan tetap berada pada jalur yang tepat.
Karena itu, hubungan antara organisasi perangkat daerah (OPD) dan media massa harus dibangun secara terbuka, sehat, dan saling mendukung, tanpa mengabaikan fungsi pers sebagai pengawas sosial.
Melalui OKK ini, diharapkan wartawan peserta semakin memahami prinsip-prinsip jurnalistik, memperkuat integritas dan solidaritas organisasi, serta mampu menghadirkan pemberitaan yang akurat, berimbang, edukatif, dan berpihak pada kepentingan publik. (*)
