Mataram – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Komisi VII DPR RI memperkuat sinergi mendorong transformasi ekonomi daerah melalui hilirisasi, penguatan sektor pangan, dan pengembangan pariwisata berkualitas. Komitmen tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi VII Saleh Partaonan Daulay saat bertemu Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Ruang Rapat Tambora, Kantor Gubernur NTB, Selasa (11/8).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Miq Iqbal memaparkan perkembangan ekonomi NTB yang semakin positif. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi daerah tidak lagi semata bertumpu pada pertambangan, tetapi semakin diperkuat sektor pertanian dan pariwisata.
Salah satu indikatornya terlihat dari Nilai Tukar Petani (NTP) NTB yang mencapai 132, meningkat dari sebelumnya 123 dan berada di atas rata-rata nasional sebesar 127. Menurut Miq Iqbal, kondisi tersebut menunjukkan sektor pertanian semakin memberikan prospek ekonomi yang baik bagi petani, terutama pada subsektor hortikultura dan perkebunan.
“Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian kita memberikan return yang cukup baik bagi petani. Hortikultura dan perkebunan juga tumbuh cukup baik,” ujar Miq Iqbal.
Untuk memperbesar manfaat ekonomi tersebut, Pemprov NTB mendorong hilirisasi agar komoditas daerah tidak hanya diproduksi, tetapi juga diolah dan menghasilkan nilai tambah di dalam daerah. Salah satunya pada sektor perikanan, khususnya udang vaname, yang sebagian produksinya masih dikirim ke luar NTB untuk diproses dan diekspor.
“Prioritas kami adalah mendorong investasi hilirisasi di NTB. Minimal sampai proses packing, sehingga dokumen dan status ekspornya dapat tercatat atas nama NTB,” jelasnya.
Di sektor peternakan, pemerintah juga mendorong pengembangan pakan mandiri berbasis potensi lokal untuk menekan biaya produksi. Jagung menjadi salah satu bahan utama, sementara kelor dikaji sebagai bahan alternatif karena ketersediaannya melimpah dan memiliki kandungan nutrisi.
“Kita ingin melihat bagaimana kelor dapat menjadi bagian dari solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan pakan dari luar,” katanya.
Selain pengembangan industri pakan skala lokal, Pemprov NTB mendorong kawasan percontohan sapi perah terintegrasi di Sembalun, mulai dari pakan dan pembibitan hingga pengolahan susu dan produk turunannya.
Di sektor pariwisata, Gubernur menyampaikan bahwa kunjungan wisatawan ke NTB terus menunjukkan tren positif. Namun, pemerintah tidak hanya mengejar jumlah kunjungan, melainkan mengarahkan pengembangan pariwisata pada konsep quality tourism, dengan memperhatikan lama tinggal, belanja wisatawan, keberlanjutan lingkungan, dan pelestarian budaya.
“Yang kita kejar bukan hanya jumlah wisatawan, tetapi kualitas wisatawan, lama tinggal, dan belanjanya. Pada saat yang sama kita harus memastikan budaya lokal dan daya dukung lingkungan tetap terjaga,” tegasnya.
Salah satu kawasan yang menjadi perhatian adalah Gili Tramena (Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air). Miq Iqbal menegaskan bahwa pengembangan kawasan tersebut harus disertai penyelesaian persoalan mendasar, termasuk status kawasan, lahan, air bersih, dan sampah.
Pemprov NTB bersama pemerintah pusat dan sejumlah lembaga terkait tengah mengupayakan penyelesaian status kawasan secara menyeluruh.
“Kami ingin persoalan ini selesai pada akhir tahun. Penyelesaiannya harus one for all, semua kita selesaikan, baik dari sisi hukum maupun konservasi,” jelas Miq Iqbal.
Untuk mendukung pengembangan kawasan, Pemprov NTB juga menyiapkan solusi air bersih melalui sistem beach well, sementara pengelolaan sampah diarahkan melalui teknologi pengolahan yang sesuai dengan karakter kepulauan.
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengapresiasi paparan Gubernur dan menilai Gili Tramena memiliki daya tarik kuat bagi wisatawan mancanegara. Menurutnya, kawasan tersebut dapat menjadi salah satu destinasi yang memperluas pemerataan kunjungan wisatawan di luar Bali.
“Wisatawan yang datang dari luar negeri jangan hanya mengenal Bali. Destinasi seperti Gili Meno, Gili Air, dan Gili Trawangan juga harus kita arahkan menjadi bagian dari perjalanan wisata mereka,” katanya.
Saleh memastikan berbagai aspirasi Pemprov NTB akan menjadi bahan pembahasan Komisi VII bersama kementerian dan lembaga mitra, termasuk terkait pengembangan pariwisata, infrastruktur, lingkungan, air bersih, pengelolaan sampah, serta penguatan industri pakan lokal dan UMKM.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memastikan potensi NTB tidak berhenti sebagai sumber daya, tetapi diolah menjadi nilai tambah, investasi, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat. Melalui hilirisasi, penguatan pangan, dan pariwisata berkualitas, NTB terus membangun fondasi ekonomi yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.
